Jakarta, Suaramerdekanews.com, 27 Juni 2024 Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia bersama BAPPENAS dan para mitra masyarakat sipil menyelenggarakan EU-Indonesia Civil Society Forum (Forum Masyarakat Sipil Uni EropaIndonesia) hari ini (27/6) dengan tujuan untuk mendukung rencana Pembangunan jangka menengah dan jangka panjang serta ambisi Pemerintah Indonesia terkait transisi hijau. Dalam Forum kali ini, H.E. Denis Chaibi, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, dan para mitra masyarakat sipil meluncurkan empat proyek baru yang didukung oleh Uni Eropa.

Proyek-proyek  ini memperkuat  jaringan
masyarakat sipil dan berfokus pada transisi energi yang adi, penggunaan lahan secara berkelanjutan, perhutanan sosial , dan ekosistem yang suportif bagi
organisasi masyarakat sipil (OMS).

“Hubungan Indonesia-Uni Eropa didasari pada pendekatan demokrasi yang inklusif, di mana kontribusi dari semua kalangan masyarakat sipil diterima. Uni Eropa bangga dapat bekerja sama dengan para organisasi masyarakat sipil di Indonesia untuk mendorong pembangunan
berkelanjutan dan transisi hijau.

Dukungan kami untuk acara han ini adalah salah satu dani sekian banyak bentuk kerja sama dengan Indonesia, mulai dari kolaborasi di bidang kepemudaan hingga
ekonomi,” ujar H.E. Denis Chaibi, Duta Besar Uni Eropa untuk indonesia.

Proyek pertama bertema “Mendukung Kontribusi Masyarakat Sipil untuk Pembangunan yang Sejahtera, Adil, dan Lestari dalam Transisi Energi dan Pemanfaatan Lahan
Berkelanjutan” dilaksanakan oleh WWF indonesia dan Auriga Nusantara. Proyek yang berlangsung selama tiga tahun ini akan mendukung beberapa OMS di seluruh tndonesia untuk
mengadopsi tata kelola penggunaan lahan yang bertanggung jawab dan proses transisi energi di Jambi, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah.

Proyek kedua, “OMS Berdiri Bahu Membahu Untuk Melindungi Mata Pencaharian Hutan”, dilaksanakan oleh Komunitas Konservasi Indonesia WARSI (KKI Warsi), Organisasi Aksi for Gender, Social, and Ecological Justice (Aksi untuk Keadilan Gender, Sosial, dan Ekolog), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), dan Stichting IUCN Nederlands Comite (IUCN NL). Program ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat adat dan masyarakat tokal (IPLC) di provinsi Jambi, Bengkulu, dan Sumatera Barat agar dapat melakukan pengelolaan hutan lestari
secara inklusif, dan mendorong pemernntah untuk menyediakan kebijakan yang memadai untuk meningkatkan mata pencaharian IPLC dan untuk menjaga kelestarian hutan.

Proyek ketiga, bertema “Memperkuat Ruang Gerak Masyarakat Sipil dan Lingkungan yang Mengembangkan Kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil Lokal untuk Mendorong Transisi Hijau yang Adil dan inkiusif di Indonesia (CO-EVOLVE 2)”, merupakan skema kena sama Antara Yayasan Penabulu, ASEAN Youth Forum, Indonesian Data Journalism Network (IDJN) dan Yayasan Lokadaya Nusantara Network untuk memperkuat jejaring OMS dengan pendekatan gender dan kepemudaan dalam mewujudkan traneial yang berkeadilan.

Sementara itu, proyek keempat, “Membangun Lingkungan yang Mendukung Masyarakat Sipil yang Kuat di Indonesia (BASIS)”, melibatkan YAPPIKA ActionAid dan Senkat Pengayjar Her Asasi Manusia (SEPAHAM) Proyek ini diterapkan di Jawa, Kalimantan, dan Sumatera untuk mendukung pengembangan OMS, peningkatan kapasitas, serta pemantauan den advokasi yang efektif.

Pada Forum ini, Uni Eropa turut mengakui partisipasi pemuda pemuda sebagai aktor kunci pembangunan indonesia dengan meluncurkan angkatan perdana Youth Sounding Board (VSS) di Indonesia. Program YSB melengkapi  inisiatif-inisiatif lain dari Uni Eropa untuk melibatkan generasi muda Indonesia dan meningkatkan kerja same di bidang pendidikan tinggi, termasuk skema ERASMUS+ yang menyediakan beasiswa serta kemitraan pendidikan dan penelitian.

YSB terdiri dari 15 individu muda cemeriang berusia 18-25 tahun dari seluruh Indonesia, yang akan bertindak sebagai kelompok penasihat untuk Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia. Angkatan tahun ini terdiri dan perwakilan dari provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua Barat Daya.