Jakarta – Suaramerdekanews.com, Senin 30 Januari 2023 Eksistensi Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai penyedia data statistik terpercaya di indonesia kian nyata. Kontribusi data statistik yang dihasilkan BPS sebagai dasar penentuan kebijakan semakin krusial. Tingginya kebutuhan akan data stanstik  membuat BPS terus meningkatkan performanya.

“Arah Reformasi Birokrasi (RB) BPS mendukung RB Tematik, baik penguatan di hulu maupun memberikan dukungan di hilir. Penguatan di hulu berupa perbaikan sistem dan manajemen internal. Selain itu, BPS juga mendukung penyelesaian isu-isu prioritas pemerintah sebagai bentuk dukungan di hilir,” ujar Kepala BPS, Margo Yuwono saat membuka Launching RB BPS Tahun 2023 bertajuk “Kolaborasi Mewujudkan Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju” dan Launching Hasil Long Form Sensus Penduduk
2020 (SP2020) yang digelar hari ini di Jakarta (30/1). Turut hadir dalam acara adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Ri, Abdullah Azwar Anas dan Anggota Komisi XI DPR Ri, Kamrussamad. Quick Wins BPS Tahun 2023 adalah mendorong kolaborasi data
untuk kebijakan yang tepat sasaran.

BPS menghadirkan Plotform Digital Data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) sebagai jawaban atas arahan Presiden Ri, Joko Widodo saat Rakernas Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023 pada 25 Januari 2023 atas urgensi adanya platform untuk meminitor by name by address agar sasaran kebijakan jelas dan tepat. BPS melakukan pembinaan statistik sektoral pada K/L/D, > pembinaan statistik di tingkat desa (Desa Cantik), dan pembinaan statistik pada perguruan tinggi (Pojok Statistik). Ketiga program tersebut mendukung keberhasilan implementasi dan pemanfaatan Platform Digital Data Regsosek bagi instansi pemerintah dan masyarakat.

Platform Digital Data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) menjadi perwujudan dari sistem infrastruktur statistik yang diselenggarakan oleh BPS sebagai andil dalam arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) nasional. Kehadiran Platform Digital Data Regsosek

sesuai amanat BPS dalam Perpres No 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional, yaitu menyelenggarakan layanan manajemen data Statistik dalam bentuk Sistem Infrastruktur Statistik Nasional yang berbagi pakai. “Dengan adanya platform ini, pemutakhiran data dapat dimulai dari desa, mendukung integrasi dan bagi-pakai data, serta pemanfaatan data dalam insight kebijakan,” jelas Margo.

Data Regsosek akan dimutakhirkan secara berkala dalam sebuah sistem infrastruktur statistik yang terintegrasi. Platform Digital Data Regsosek merupakan muara dari data hasil pendataan awal Regsosek yang bertujuan untuk memberikan transparansi data antar K/L/ D/, sehingga kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah dapat bersinergi.

Di dalam platform ini, tidak hanya tersedia informasi tentang individu dan keluarga, tetapi juga informasi tentang profil wilayah serta ketersediaan infrastruktur bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan data yang komprehensif, analisis mendalam terkait dampak dan rekomendasi kebijakan, seperti kebijakan peningkatan kesejahteraan bantuan sosial dan pemberdayaan, peningkatan UMKM, penurunan stunting, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta
melalui peningkatan kesejahteraan lain sesuai dengan kewenangannya pun dapat disajikan melalui platform.

Program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) diinisiasi BPS sejak Februari 2021 yang bertujuan meningkatkan kompetensi aparatur desa dalam pengelolaan dan pemanfaatan data agar perencanaan pembangunan desa dapat lebih tepat sasaran.

BPS memberikan apresiasi berupa Award Desa Cantik kepada 12 desa/kelurahan di Indonesia yang dinilai terbaik dalam pengelolaan Program Desa Cantik, 12 BPS kabupaten/kota sebagai pembina statistik, serta kepada 24 pembina desa. Desa/kelurahan peraih Award Desa Cantik adalah Desa Landau Tubun (Kabupaten Melawi), Desa Bukit Selabu (Kabupaten) Sebagai wujud nyata kolaborasi pengembangan data statistik untuk pembangunan daerah, pada kesempatan yang sama, dilakuka penandatangan nota kesepahaman (MoU) terkait penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data dan informasi statstik pembanguna daerah dengan tiga kepala daerah, yaitu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi, Pemkab Sumedang, dan Pemkab Jembrana.

Pada kesempatan yang sama, BPS merilis hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 (SP2020 Lanjutan). SP2020 Lanjutan merupakan rangkaian lanjutan dari SP2020 yang telah dilakukan di Tahun 2020. SP2020 Lanjutan mengumpulkan data yang lebih lengkap dan komprehensif, tidak hanya terkait parameter demografi, tetapi juga pendidikan, disabilitas, maupun perumahan. Hasil Long Form Sensus Penduduk

2020 sebagai benchmark indikator demografi Indonesia yang dapat dimanfaatkan sebagai penajaman arah pembangunan kependudukan bag, pemerintah. Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 menghasilkan parameter demografi serta karakteristik penduduk untuk menghasilkan indikator SOGs dan RPJMN bidang kependudukan. Parameter kependudukan yang dihasilkan akan meningkatkan akurasi dan mempertajam arah
kebijakan pembangunan kependudukan sekaligus penyusunan proyeksi penduduk menuju Indonesia Emas 2045.

Hasil Long Form $P2020 di-launching oleh Sekretaris Utama BPS, Atqo Mardiyanto. Ateng Hartono, Deput Bidang Statnstik Sosial BPS menyampaikan penduduk merupakan subjek dan objek dari pembangunan, sehingga penduduk dan pembangunan memiliki hubungan yang sangat erat agar dapat diintegrasikan secara selaras. “Data hasil Long Form $P2020 memberikan gambaran capaian kinerja pembangunan

kependudukan saat ini dan dapat dijadikan dasar untuk memproyeksikan keadaan di masa mendatang untuk menyongsong Indonesia Emas 2045,” ujar Ateng saat menyampaikan paparan hasil Long Form SP2020.

Untuk memperdalam hasil long Form Sensus Penduduk 2020, sejumlah narasumber membahasnya melalui talkshow bertema “Pemanfaatan Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 untuk Indonesia Emas 2045”. Para narasumber adalah Ali Said, Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan BPS; Maria Endang Sumiwi, Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan, Bonivasius Prasetya Ichtiarto, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN; Maliki, Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian PPN/ Bappenas; Ahmad Najib Burhani, Kepala Organisasi Riset IImu Pengetahuan Sosial dan Humamora BRIN; dan
Sri Moertiningsih Adioetomo, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Reformasi Birokrasi BPS tidak akan dapat dicapai dengan sendirinya, namun dengan kolaborasi aktif seluruh pihak yang menjadi kunci Mari bersama membangun perstatistikan Indonesia!