Pemerintah perketat terhadap tindak pidana perdagangan orang (TPPO) warga negara Indonesia (WNI) untuk bergabung dengan angkatan bersenjata asing

 

JAKARTA, Suaramerdekanews.com, Pemerintah Indonesia mulai memperketat perhatian terhadap dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam proses perekrutan warga negara Indonesia (WNI) untuk bergabung dengan angkatan bersenjata asing.

Persoalan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi lintas kementerian yang berlangsung di Tangerang.

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menyampaikan bahwa persoalan ini membutuhkan penanganan serius melalui koordinasi berbagai lembaga terkait.

Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polkam, Mohammad K. Koba, menegaskan bahwa pemerintah perlu membedakan antara WNI yang secara sadar memutuskan bergabung dengan militer asing dan WNI yang diduga menjadi korban penipuan atau perdagangan orang.

Indonesia Minta Rusia Hentikan Perekrutan WNI

Pemerintah Indonesia telah meminta Rusia menghentikan perekrutan warga negara Indonesia untuk bergabung dengan militernya dan terlibat dalam perang di Ukraina.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Yvonne Mewengkang, pada 1 November 2026 menyampaikan bahwa Indonesia meminta pemerintah Rusia mengambil langkah yang diperlukan untuk memastikan tidak ada lagi WNI yang direkrut ke dalam militer Rusia maupun posisi militer terkait.

Badan Intelijen Pertahanan Ukraina (HUR) pada 27 Oktober 2026 mengenai seorang WNI bernama Taufiq Muhammad yang dilaporkan tewas ketika bertempur bersama pasukan Rusia di wilayah Donbas, Ukraina timur.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri mengungkapkan bahwa sebanyak 58 WNI disebut menjadi korban perekrutan sebagai tentara bayaran Rusia.

Perlindungan WNI Harus Menjadi Prioritas

Modus perekrutan melalui janji pekerjaan dengan iming-iming gaji besar, fasilitas menarik, maupun kontrak kerja yang tidak transparan berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Selain itu, masyarakat diimbau lebih berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan luar negeri yang tidak memiliki kejelasan perusahaan, jenis pekerjaan, kontrak, dan perlindungan hukum.

Penanganan persoalan ini tidak cukup hanya melalui koordinasi diplomatik.