Jakarta, Suaramerdekanews.com, 11 Juni 2022, Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat, Kementerian PPN/Bappenasmenyelenggarakan Webinar Satu Data Indonesia dengan tema Membangun Kapabilitasdi Instansi Pemerintah. Sebagai salah satu arahan Presiden Jokowi dalam mendukungpemulihan nasional melalui kebijakan berbasis data, di acara pencanangan pelaksanaan sensuspenduduk tahun 2020, Presiden menyebutkan bahwa data merupakan jenis kekayaan baru, danlebih berharga dari minyak.

Oktorialdi, Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan, Koordinator Sekretariat Satu DataIndonesia Tingkat Pusat, Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan bahwa diperlukanatau talenta digital yang mumpuni dan berkompeten, karena SDM (Sumber DayaManusia) menjadi unsur operasional yang sangat krusial dalam tata kelola data.

Namun sayangnya saat ini SDM yang tersedia tidak sebanding dengan yang dibutuhkan. Bahkandalam asesmen Satu Data Indonesia yang dilakukan pada November 2021, ditemukan bahwaSDM atau talenta digital menjadi salah satu aspek yang paling tertinggal. Menurut dataKemenkominfo, Indonesia saat ini butuh 600 ribu talenta digital per tahun, sedangkan universitasbaru mampu memenuhi 100-200 ribu per tahun. Di sisi lain menurut data BPS 2019, hanya 0,7%ASN (Aparatur Sipil Negara) saja yang merupakan fungsional stastisi dan prakom dari 953 ribuASN.

Dalam dinamika digitalisasi yang saat ini semakin banyak dijalankan di berbagai wilayah, datatelah menjadi salah satu komponen penting dalam mendukung berjalannya proses bisnis digital.Dorongan atas terjadinya transformasi digital otomatis mendorong peningkatan volume datasecara sangat signifikan, hingga diproyeksikan mengalami kenaikan 75 kali lipat lebih besar pada2024, dari jumlah data pada tahun 2010 yang hanya berukuran 2 zettabytes.Oleh karena itulah Satu Data Indonesia menjadikan aspek penguatan SDM dan talentapenyelenggara sebagai salah satu Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tahun 2022-2024.

Sedangkan di sektor publik, permasalahan umum yang menyebabkan minimnyapengelolaan data di instansi pemerintah adalah kurangnya jumlah aparatur, kebijakan mutasiaparatur negara, dan minimnya kesadaran tentang pentingnya data. Penguatan SDM dan talentadigital berperan penting dalam penguatan penyelenggaraan tata kelola data, karena SDM menjadikunci penting dalam memastikan terjadi keberlanjutan implementasi baik di tingkat pusatmaupun daerah.Yan Inderayana, Chief Data Management

Officer (CTO), kementrian Keuangan menambahkan , supaya tidak hanya latah bicara automasi, pemerintah harus mulai membanguntahapan maturity IT, yang terdiri dari penerapan Operation (cost reduction), BI and DataWarehousing (modernization), Self-service Analytics (insight-driven) dan Data Driven Policy(transformation). Jangan sampai ada tumpang tindih aturan untuk masuk sistem one stopwindow (pelayanan terpadu satu pintu), sehingga sistem automasi dapat terintegrasi ke seluruhKementerian dan Lembaga.Pemerintah sendiri, terutama di Kementerian Keuangan sudah memulai untuk memilikiyang baik, yang menurut Risman Adnan Mattotorang, CTO Samsung R&D Indonesia sudah.

Apabila bisa ditingkatkan melalui kolaborasi dengan , tentu banyak hal positif yang bisa dilakukan. Dalam kesempatan tersebut, seluruh pengisi acara turutmenyampaikan harapan dan masukan terkait pentingnya penguatan kapabilitasdalam mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia.“Karena ini ya, Kita juga tahu kita adasama , itu kalau saya musti tuh cuma satu,,” jelas On Lee, CEO dan CTO GDP Labs.

“Kalau kita bersatu ya makin kuat lah,”lanjutnya.Rasa kepemilikan antar menjadi suatu keharusan untuk membangun kolaborasi,karena itu Wahyu Andrianto selaku Manager Bidang Perencanaan, Analisis, dan PemanfaatanData, Sekretariat Satu Data Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan,“Di SDI (SatuData Indonesia) data itu menjadi milik negara, milik rakyat, kita juga harus ada kedaulatan datajuga.

Jadi data itu milik nasional, milik negara, milik bersama rakyat Indonesia.”Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat,Kementerian PPN/Bappenas