Jakarta, 12 November 2020 – Pandemi Covid-19 yang berjalan kurang lebih 7 bulan telah mengubah total aktivitas masyarakat. Salah satu hal yang paling jelas terlihat adalah masifnya pemanfaatan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Dibatasinya kegiatan tatap muka di hampir seluruh bidang memaksa masyarakat beralih ke dunia digital atau dunia virtual. Di satu sisi, hadirnya pandemi mempercepat pengadopsian teknologi digital di masyarakat.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa, mengatakan terjadinya pandemi menjadi pendorong untuk melakukan transformasi di berbagai bidang di Indonesia. Hal ini ia katakan saat menjadi Keynote Speaker webinar ALE GovDay 2020 dengan tema Reshaping Indonesia Connected Government. Kegiatan yang berlangsung pada 10 – 11 November 2020 ini membahas bagaimana peran teknologi di masa pandemi dan langkah-langkah apa saja yang telah dan akan dilakukan oleh pemerintah, pihak swasta, serta pihak-pihak terkait lainnya.

Beberapa langkah yang telah dilakukan pemerintah antara lain penyediaan jaringan backbone fiber optik ke seluruh ibukota kabupaten/kota melalui proyek Palapa Ring, pengembangan pusat data nasional, pengembangan jaringan intra-pemerintah, inisiasi penuntasan infrastruktur digital hingga ke pedesaan (program Last Mile), dan lain-lain. Program Last Mile diharapkan selesai pada tahun 2022 dengan menghadirkan sinyal 4G di 12.500 desa yang belum tersentuh layanan sinyal 4G.

Ia mengatakan percepatan digital juga dilakukan di berbagai bidang lain seperti kesehatan, keuangan, lingkungan, dan lain-lain. Di bidang kesehatan misalnya melalui tele-medicine atau pelayanan kesehatan jarak jauh terutama di daerah yang tenaga kesehatannya belum memadai. Di bidang lingkungan, pemanfaatan digital bisa dilakukan untuk melakukan pendataan potensi kebakaran, topografi, dan lain-lain. “Manfaat transformasi digital harus bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia,” tegas Suharso.

Selain infrastruktur, faktor lain yang juga penting adalah tersedianya SDM digital yang mumpuni. Menurut Ketua Pelaksana Dewan TIK Nasional, Ilham Habibie, pemerintah perlu memfasilitasi kolaborasi antara industri dengan perguruan tinggi. Saat ini, Indonesia masih memerlukan sekitar 9 juta talenta digital demi memenuhi kebutuhan terkait transformasi digital. Pemerintah juga perlu meningkatkan kualitas lembaga sertifikasi nasional TIK sebagai sarana percepatan SDM talenta digital di Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya pembentukan National Government Chief Information Officer (NGCIO) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan CIO institusi (lembaga/kementerian).